Selasa, 29 November 2011

Blokir Di Porong Bubar Setelah Bupati Tanda Tangan Kesepakatan

Demonsrasi Korban Lumpur Lapindo Yang mengakibatkan Lumpuhnya aktifitas Ekonomi di Jatim dalam Demo besar ini terbagi menjadi 2 kelompok kelompok ke satu adalah mereka yang menuju arah ke Surabaya yang terdiri dari 2 Ribu warga korban lumpur Lapindo . Mereka berunjuk rasa ke kantor Gubernur Jatim dan kelompok kedua yang terdiri dari sekitar 100 Warga  Porong untuk menggelar doa bersama dan menutup Akses Jalan raya Porong  bahkan tindak lanjut warga ini Menutup Jalan Kereta Api, Senin (28/11) . tujuan kelompok kelompok ini adalah satu yaitu  menuntut penyelesaian  ganti rugi yang sudah lima tahun ini  masih terkatung katung . Kontan Jatim mengalami kelumpuhan ekonomi sekitar lima Jam. Sebelum berangkat, mereka warga berkumpul di Desa Renojoyo,

warga berangkat ke Surabaya ini menggunakan ratusan motor, 15 mobil pribadi, 25 truk Pengangkut  dan dua unit truk sound system untuk, Waduuuuh   ............. Repot Aku rek kata pak polisi yang mengatur jalan raya perjalanan mereka

Sementara warga yang menunggu di jalan raya porong melakukan orasi yang isinya dituntaskan hak hak mereka yang telah terendam, doa bersama, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dan Lagu Maju tak gentar

Rrupanya Demo yang menutup akses Porong ini rupanya tidak akan berhenti Walaupun pejabat Pemprov Asisten III Sekdaprov Jatim, Eddy Purwinanto Jatim mencoba menghentikan mereka dengan memberikan penjelasan. Namun korban lumpur  yang berdemo ini tidak menghiraukan penjelasan pejabat tersebut. baru sekitar pukul 14.00 setelah bupati Sidoarjo bersedia menemui demonstran untuk berdialog

dalam dialong yang cukup tegang diantara kemacetan lalu lintas dan buntunya rel kereta api  akhirnya tercapai kesepakatan Bupati menerima menanda tangani kesepakatan yang disodorkan demonstran

kesepakatan ini akan kami pantau sejau mana akan dilaksanakan ujar H. Abd. Fatah

Suara DPR Tak Terdengar


Demo Besar  yang dilaksanakan oleh korban Lapindo yang mengakibatkan tertahannya aktifitas lalu lintas sampai 5 jam di jalan arteri porong. kemacetan tersebut keselatan terpantau sampai kawasan Apolo Kejapanan dan kebarat melalui Tol  sampai kawasan sidoarjo di cemengkalang bahkan sampai jalan Suko. Luarbiasa akibat demo  kerugian ini harus ditanggung oleh banyak pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan Lapindo Barang dan Jasa tidak terkirim , bahkan mereka yang dalam kondisi sakitpun gagal terangkut menuju tempat pengobatan

Seperti Sudah diketahui banyak pihak bahwa proses pembayaran yang dillakukan lapindo kepada korban luapan Lumpur semakin jelek kinerjanya dan sudah selama 2011 ini Lapindo makin Lalai. Rupanya keluhan keluhan warga ini semakin lirih terdengar. berbagai cara penyampaian keluhan sangat tidak efektif, dengan cara apapun sudah tidak bisa. dan rupanya mereka yang berwenag memang sudah tidak ada yang peduli dengan penderitaan korban lapindo

Harap diketahui untuk semua yang berwenang bahwa kejenuhan warga korban Lapindo sudah memuncak  semua cara telah ditempuh oleh korban Lapindo namun hasilnya masih nol dengan kemenangan dipihak Institusi yang bernama M L J  suara mereka amat kuat gaungnya dan amat kuat eksekusinya sementara suara korban tak terdengar dan makin tak berdaya menghadapi sepak terjang   M L J 

Penindasan telah terjadi ……. Kerugian  sudah jelas terjadi …….. keresahan masih berlanjut tak tampak solusi , Lima tahun enam bulan telah terlewati  tapi suara dari Parlemen / Dewan yang seharusnya menyampaikan tangisan korban belum terdengar  gaungnya. Apa Bapak Bapak anggota Dewan tidak pernah membaca  surat kabar, menonton TV atau membaca surat surat dari kami korban Luapan Lumpur? 

Bapak Bapak Dewan yang terhormat jangan bepangku tangan, jangan diam seribu bahasa saatnya Bapak Bapak untuk bersuara dan Bertindak  semua warga korban menunggu kerja anda

Minggu, 20 November 2011


Sungguh diluar perkiraan Pak Salamun kalau ternyata Luapan Lumpur Lapindo membuatnya menjadi semakin miskin

Bapak salamun ini adalah Warga Desa Jatirejo RT 11 Kec. Porong ini. yang lima tahun lalu petani pemilik sepetak tanah sawah sewaktu lumpur panas menyembur Area jatirejo ini terdampak langsung oleh luapan lumpur Lapindo aset kepemilikannya dilindungi pleh perpres 14 / th 2007 dimana area ini adalah tanggung jawab Lapindo untuk mengganti aset warga yang hilang, Walaupun perjuangannya sudah mencapai puncak perjuangan untuk mendapatkan kembali hak asetnya atas tanah sawah satu satunya yang dimiliki tapi sampai sejauh ini tidak pernah terelaisasi apa yang jadi miliknya.

Pak salamun ini pernah ikut demo didepan kantor DPRD TK II Sidoarjo selama 70 hari di emperan gedung dewan tapi semua upayah ini masih nol besar hasilnya,


Boleh saja Aburizal Bakrie mempropagandakan bahwa semua sudah lunas. Tapi pak Salamun ini masih belum mendapatkan hak atas tanah sawah yang dimilikinya dalam kesempatan saya berwawancara dengan beliau menjawab tanah sawahnya seluas 1560 m2 dengan atau senilai Rp 150 Juta tapi sampai lima tahun ini tidak pernah terbayar bahkan dicoba ditanyapun oleh Lapindo tidak pernah.

Saat ini aktifitas pak salamun setelah tanah sawanya hilang sudah tidak jelas lagi karena sawah seluas 1560 m2 itu adalah satu satunya aset yang dimilikinya untuk bekerja sebagai petani.

Sekarang pak salamun harus mengadu kemana? Semua jalan sudah dilewati

Wahai para berwenang dengarkanlah suara pak Salamun

Tetesan airmata yang mengalir dari korban lumpur sudah terlalu banyak, saatnya para berwenang untuk bertindak selamatkanlah nasib orang kecil seperti ini. Mereka sangat menanti tindakan nyata. Wahai Aburizal bayarlah pak Salamun dia sangat tertindas oleh gemuruh panasnya lumpur. Semoga terketuk


Selasa, 08 November 2011

SERUAN BERSATU SELURUH KORBAN LUMPUR LAPINDO

Kyai Fatah menghimbau kepada seluruh korban luapan Lumpur Panas Lapindo untuk bersatu dalam memperjuangkan hak yang belum terselesaikan oleh Lapindo Brantas Inc. / PT Minarak Lapindo Jaya Sebagi mana yang ada di lapangan korban Lumpur Lapindo terpecah pecah dalam kelompok kepentingan sehingga perjuangan yang selama ini di lakukan tidak mendapatkna hasil yang memuaskan. Tetapi asumsi yang ada pada masyarakat bahwa penyelesaian ganti rugi yang terjadi selama ini sudah memuaskan. Bahkan kebijaksanaan pemerintah tampaknya lebih banyak berpihak pada Lapindo Brantas Inc. sehingga penyelesaian ganti rugi tidak berjalan sesuai Perpres 14 / 2007 sehingga lima tahunpun masih banyak warga yang belum terselesaiakan dan terlupakan. Anjuran ini ditujukan kepada semua kelompok korban Lumpur Lapindo agar lebih terfokus dalam menyatukan langkah perjuangan untuk kepentingan semua korban Lumpur Lapindo Hal yang paling diharapkan dari para korban Lumpur Lapindo adalah kesungguhan Pemerintah untuk dapat segera menyelesaikan persoalan ganti rugi yang tidak terselesaikan Harapan yang paling realistis ,actual, dari masyarakat Korban Lumpur Lapindo yaitu pemerintah segera mengambil alih penyelesaian ganti rugi yang dilaksanakan MLJ diikuti evaluasi kinerja  BPLS yang selama ini kurang berpihak pada korban Lumpur Lapindo Semoga Paparan ini dapat menjadi perhatian banyak kalangan
Kyai Fatah juga menyarankan korban Lumpur Lapindo diarea terdampak juga tidak segan untuk menyampaikan aspirasinya di posko Korban Lumpur Lapindo yang terletak di timur perlintasan Kereta Api Jalan Raya  Tanggulangin

Idu Adha 1432 H di Tanggul Lumpur Lapindo


Sidoarjo - Sekitar seratus lima puluh warga Korban lumpur Lapindo pada hari minggu pagi 6 Nopember 2011 menggelar aktifitas Shalat Idul Adha 1432 H diatas tanggul sebelah barat penahan lumpur Lapindo di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Sholat ied ini diikuti oleh warga yang terkena dampak lumpur Lapindo dari empat keluraha : Jatirejo , Siring , Kedung Bendo, dan Reno Kenongo kawasan

shalat idul Adha ini dipimpin oleh imam Kyai Haji Maskyur. , dimulai dari bacaan tahlil, tahmid dan takbir dengan
Ratusan korban Lumpur Lapindo ini melakukan shalat, mulai dari bacaan takbir, tahmid dan tahlil dengan dipimpin oleh imam Kyai Haji Maskyur.

khotbah Sholat Id disampaikan oleh khotib Kyai Haji Abdul Fatah Hambaly menngatakan  bahwa menunggu lebih dari lima tahun untuk penyelesaian ganti rugi asset warga korban lumpur Lapindo adalah waktu yang terlalu lama dalam penantian ini sepertinya tidak tahu kapan dapat dituntaskan ganti rugi mereka dalm penantian ini sangat banyak warga yang meninggal

"Kyai Haji Abdul Fatah menyampaikan bahwa shalat ini juga menunjukkan kepada Abu Rizal Bakrie dan pemerintah tahu bahwa banyak warga korban Lumpur Lapindo yang pembayarannya Belum selesai
dan mereka membiarkan persoalan dan menganggap selesai .


KH Abdul Fatah adalah pemimpin pondok pesantren At Tahzib, Kedung Bendo, Sidoarjo yang telah tenggelam lumpur lapindo. Mereka berharap Aburizal Bakrie atau Ical segera melunasi tanggung jawabnya pada  korban Lumpur Lapindo. Jika persoalan lapindo telah selesai itu pernyataan bohong. Warga mengaku belum menerima pelunasan ganti rugi tersebut.